Peluang Industri Farmasi Disaat Nilai Tukar Rupiah Menguat

Dalam dua tahun terakhir industri farmasi mendapat tekanan cukup berat, sesudah gejolak perekonomian global yang berpengaruh pada pelemahan nilai tukar rupiah, sehingga menyebabkan beban industri farmasi meningkat, ditambah lagi dengan persoalan defisit yang dialami oleh BPJS, yang membuat pembayaran klaim obat terhadap industri farmasi acap kali mengalami delay.

Melainkan sebelum menutup 2018, sentiment positif mulai menghinggapi industri obat-obatan ini, sejalan dengan penguatan nilai tukar rupiah yang masih berlangsung hingga dikala ini.

Sebab, hampir 90 persen bahan utama untuk pembuatan obat-obatan dalam negeri, masih mengandalkan impor, sehingga ketika nilai rupiah menguat, setidaknya beban tarif untuk membeli bahan baku sedikit berkurang. Namun, tak serta merta produsen obat-obatan di dalam negeri dapat bernapas lega karena, industri ini masih diberi pengaruh oleh harga minyak dunia.

Kalau kedepan harga minyak dunia menampakkan isu terkini meningkat, lagi-lagi muatan biaya akan naik. Jadi, penguatan skor tukar, tidak bakal signifikan mengurangi bobot biaya perusahaan, sekiranya harga minyak dunia merangkak naik.

Kepala Riset Bahana Sekuritas Lucky Ariesandi memperkirakan, penguatan poin tukar rupiah cuma akan cakap menutupi muatan biaya akibat kenaikan harga minyak dunia. Simak pula info seputar software farmasi disini.

Unsur lainnya yang hakekatnya amat ditunggu-tunggu oleh industri farmasi ialah kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan pembengkakan defisit yang dialami BPJS kesehatan, sebab hal ini akan sangat mempengaruhi rantai pasokan dan alat kesehatan bagi pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Saat ini ada sebagian jalan keluar yang tengah dikaji oleh pemerintah diantaranya melegalkan urun tarif yakni tambahan tarif bagi peserta untuk rawat jalan dan rawat inap, sehingga tidak seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Jalan keluar lainnya yang juga tengah dianalisa adalah rencana menaikkan iuran BPJS kesehatan, yang seketika mendapat kritik dari masyarakat sebab dievaluasi mengurangi kesanggupan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.

Pemerintah juga pernah mengungkapkan bakal menjalankan evaluasi kepada dana bagi hasil cukai tembakau untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat termasuk diantaranya menutup defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.